. . . menCOBA menCARI deDAUNan yang berSERAKan . . .

… tempatku belajar banyak hal …

Ketersediaan Pangan di Indonesia ; Jangan Mau Didikte Pasar

on 4 December 2011

oleh : Khalifatun Nisa*

Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan subsistem dari sistem ketahanan pangan. Berbicara ketersediaan pangan berarti berkaitan dengan aspek-aspek yang menyangkut usaha produksi pangan, distribusi dan perdagangan termasuk penyelenggaraan cadangan, ekspor dan impor. Menelaah tentang ketersediaan pangan berarti berkaitan dengan berbagai aspek yang holistik dan amat kompleks, meliputi bahasan dari sisi ilmu pertanian, gizi dan kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, hukum, juga politik.

Sejenak mencoba mengamati kondisi ketersediaan pangan yang ada di Indonesia; zamrud khatulistiwa yang dahulu digaungkan dengan kemilau permadani buminya yang subur. Sepetak bumi yang dimimpikan bisa mumpuni dalam meng-handle ketersediaan, ketahanan, kemandirian, hingga swasembada pangan. Sayangnya mimpi itu masih terlalu jauh, Kawan. Fakta kini bercerita sebaliknya, yakni tentang wajah Indonesia sebagai pengimpor terbesar berbagai jenis bahan pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari-Juni 2011, beberapa impor pangan yang tercatat antara lain beras, jagung, kedelai, biji gandum dan meslin, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging sejenis lembu, mentega, minyak goreng, susu, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao,cabe kering, tembakau dengan total volume 11,33 juta ton dengan nilai US$ 5,36 miliar (kurang lebih Rp 45 triliun).

Liberalisasi dan Kapitalisasi Bahan Pangan

Indonesia telah dijerat berbagai kepentingan yang disadari atau tidak telah banyak memarginalkan kebijakan pertanian di Indonesia. Sebut saja IMF, Bank Dunia (World Bank), dan WTO (World Trade Organization). Pihak-pihak tersebutlah raksasa penguasa pasar yang semakin menciutkan kondisi agrobisnis Indonesia yang notabenenya adalah sebagai negara berkembang. IMF, Bank Dunia, dan WTO seolah menjadi pengontrol kebijakan ekonomi negara-negara berkembang.

Dalam sebuah jurnal ekonomi rakyat, dijelaskan bahwa IMF terlibat dan berperan dalam negosiasi kebijakan-kebijakan kunci yang berkaitan dengan nilai tukar, defisit anggaran, sedangkan Bank Dunia terlibat lebih jauh dalam proses reformasi aktual melalui kantor-kantor perwakilannya di negara-negara berkembang dengan jumlah misi-misi yang bersifat teknis. IMF juga dengan ketat setiap tahun memonitor kinerja perekonomian negara dalam konteks “Article IV Consultation” yang disebut kegiatan “surveillance IMF” terhadap kebijakan ekonomi negara pengutang. Bank Dunia hadir dalam departemen/kementerian pertanian, pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, lingkungan, dan lain-lain.

WTO mengatur perdagangan komoditas pertanian melalui Agreement on Agriculture (AoA). Terdapat tiga komitmen dalam AoA, yakni perluasan akses pasar, pengurangan subsidi domestik, dan pengurangan subsidi impor, ditambah satu klausula perlakukan khusus dan berbeda bagi Negara Berkembang. Beberapa kebijakan pemerintah akibat dari posisi Indonesia sebagai Negara anggota WTO adalah mencabut subsidi pertanian, subsidi pupuk, subsidi dalam bentuk kredit, dan subsidi harga pun dikurangi. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, pemerintah menghapus kebijakan tarif dan hambatan-hambatan lain bagi berdagangan bebas. Bergabungnya Indonesia dalam WTO mengakibatkan liberalisasi pertanian di Indonesia berlangsung begitu pesat.

Bila Perubahan Memang Diperlukan

Tidak ingin berdiam diri rasanya, saat berbagai polemik ketersediaan pangan ini berkecamuk di depan mata. Sudah jelas dirasakan dampak negatif dari kebijakan yang ada, dari keikutsertaan Indonesia pada wadah-wadah yang jauh dari nilai pencapaian kesejahteraan masyarakat, dari segala onak berduri yang menjerat diri sendiri.

Yang patut dipertanyakan adalah jika jerat-jerat ini masih saja dibiarkan menggerogoti kelangsungan hidup sektor pertanian, alangkah sedihnya bangsa ini. Bila perubahan kebijakan menuju ke arah yang lebih baik dan pro kesejahteraan rakyat memang diperlukan, mengapa tidak?

Jangan sampai hanya karena skenario politik ekonomi global, negeri ini mengalami berbagai permasalahan yang nantinya juga berujung pada sebuah akar permasalahan ketersediaan pangan. Tidak sadarkah, bahwa perluasan akses pasar ini justru berujung pada ancaman terhadap produk pangan domestik?

Saya hanya berharap, para pemangku kebijakan di internal negeri ini masih bisa mendengarkan suara nuraninya.

——————————————————————————————————————–

*Ps : Tulisan ini sekadar brainstorming saya sendiri. Saya cuma mahasiswa semester 5 FKM UNAIR, bukan pakar pertanian, hukum, atau politik. Monggo diluruskan jika ada yang keliru. Niatnya sih ini sekadar belajar menulis ^^”, sekali-kali begini di blog gak papa kan:mrgreen:


13 responses to “Ketersediaan Pangan di Indonesia ; Jangan Mau Didikte Pasar

  1. Molahanor says:

    Sebagai info saja, sejauh yang kami tahu sampai selama 6 bulan ini di Gorontalo Utara , di Kabupaten ini masih belum ada satupun warnet.

    Like

  2. Afif says:

    Belum lama saya ga sengaja ikut seminar KPPI ttg sosialisasi “Safe Guards”. Para pengusaha domestik di sgala bidang termasuk pertanian bisa melapor kepada KPPI jika usahanya mengalami ancaman serius akibat dampak perdagangan bebas, atau kalah saing dg produk luar. Tapi entahlah bagaimana penanganannya, saya tidak tahu pasti mekanismenya…

    Like

    • Nisa says:

      KPPI sendiri sepertinya sudah paham betul akan hal ini, lebih mengerti daripada kita.. Untuk mekanisme para cendikiawan dan pejabat negara tentu juga saya yakin mereka bisa merumuskannya.. entahlah😦 tinggal implementasi solusinya saja mungkin..

      Like

  3. HaKim says:

    kok kayak terkurung gini ya….

    Like

  4. lho?😀

    ndak jadi coment wes :p saya kurang begitu tahu e, hehe

    Like

  5. saya sih malah yang merasakan mba, karena memang saya seorang petani.. hehe
    dan itu jelas gaya bahasanya sudah terlalu tinggi untuk dipahami oleh seorang seperti saya.
    Saya taunya ya entah apa yang terjadi di negeri ini, negeri agraris tapi pengimpor paling besar bahan2 pangan, negeri maratim, garam saja juga ngimpor.
    Padahal lahan pertanian sepertinya masih luas, tapi kenapa tetap saja masih dirasa kurang dan memutuskan untuk melakukan impor??
    Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kaum yang terjun langsung dalam masalah pertanian mungkin yg jadi salah satu sebabnya,, biaya2 buat produksi sekarang lebih mahal dan hasilnya tidak sebanding dengan hasil panen. Jadi itu bisa menyebabkan kaum tani jadi malas untuk meneruskan usaha pertaniannya. Ahhirnya mereka milih merantau ke kota dan meninggalkan lahan pertaniannya terbengkelai begitu saja.

    Semoga ada solusi yang tepat dengan segera, agar negara ini bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: